Akademisi Kembali Kritik Kualitas Demokrasi Era Jokowi, Kali Ini dari Keluarga Besar IPB

Liputan6.com, Jakarta Para akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai ada indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berjalan baik. Hal itu dengan ditunjukkan oleh praktik penyimpangan demokrasi.

Karena itu, guru-guru besar dari Forum Keluarga Besar IPB ini menyerukan para penguasa dan penyelenggara pemilu melaksanakan demokrasi yang bermartabat.

Seruan disampaikan di IPB International Convention Center, Bogor, pada Sabtu (3/2/2024). Terdapat lima poin yang termuat dalam pernyataan sikap dari Forum Keluarga Besar IPB.

Pertama, sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa.

“Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada sila keempat,” ujar perwakilan Forum Keluarga Besar IPB Prof Dr Ir Hariadi Kartodiharjo.

Selain itu, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat.

“Serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dengan DPR/DPD RI yang baik,” kata Hariadi.

Ketiga, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

Keempat, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan kepada amanat rakyat dan akal sehat.

“Dari sektor pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup banyak sekali persoalan. Banyak macam pelanggarannya seperti tata ruangnya, ada persoalan korupsi, ada kapasitas pemda yang tidak baik, ada sentralisasi, ada persoalan konflik agraria. Dari sektor kehutanan kita sudah kehilangan hampir 40 juta hektare hutan alam,” bebernya.

Terakhir, sikap dan suara kritis sivitas akademika maupun setiap warga negara harus dilindungi dan diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Baca Juga  Infografis Rencana 1,7 Juta Honorer Diangkat Jadi ASN di 2024

“Kami menuntut ke depan untuk membuktikan kapasitas pemerintah menjadi lebih baik,” pungkasnya.

 

Dugaan praktik dinasti politik telah terjadi lama di Indonesia, bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di dalam tubuh partai politik. Apakah dinasti politik masih terjadi hingga saat ini?

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *